Dasar Hukum Pencatan Nikah
UU No. 1 Th 1974
PASAL 2 AYAT 2 PERNIKAHAN DICATAT MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN
UU 23 Th 2013
PASA
PP. 9 Th 1975
PMA 11 Th. 2007
PERSYARATAN NIKAH
- BLANGKO N1,N2,N3,N4 MENGACUPADA KTP/KK BERDASAR UU 23.2013 PASAL 101
- MENGACU PADA AKTA KELAHIRAN BERDASAR PP 9.1975 PASAL 6
PERBEDAAN DATA
DITANDA TANGANI LURAH
KTP TERBARU
FORMULIR KTP BUKAN REPRESENTASI KTP, DISPENDUK AKAN MEMBANTU PERCEPATAN KTP/KK YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENIKAH LAGI
KTP TERVERIFIKASI
BILA JANDA /DUDA
BERDASAR KESEPAKATAN DENGAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG, UNTUK MENGHINDARI PEMALSUAN AKTA CERAI, AKTA CERAI YANG AKAN DIGUNAKAN HARUS DIFOTOKOPI DAN DILEGALISIR KE PENGADILAN AGAMA
JANDA/DUDA MATI
SURAT KETERANGAN KEMATIAN
SURAT KETERANGAN KEMATIAN (N6) YANG MENCANTUMKAN HUBUNGAN SUAMI ISTERI, SURAT KEMATIAN SAJA TIDAK CUKUP
KETERANGAN WALI
SURAT KETERANGAN WALI/SURAT PERNYATAAN YANG DIKETAHUI LURAH BILA CATIN PEREMPUAN TIDAK SATU KK DENGAN WALI
AYAH ANGKAT
POLIGAMI
BAWAH UMUR
WALI AD-DHAL
BERPERKARA DI PENGADILAN
sumber : Kua Kecamatan Sukun